BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Kemitraan Kepala DesaKemitraan Kepala Desa — BPDBPD
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA KEPALA DESA SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAH DESA DENGAN
BPD DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN TUGAS POKOK
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA KEPALA DESA SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAH DESA DENGAN
BPD DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI MASING-MASING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN.
DAN FUNGSI MASING-MASING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN.

 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KWASEN
KECAMATAN  BODEH KABUPATEN PEMALANG
NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

 

Ketua                                  : Bambang Triono

Wakil Ketua                        : Ruslani

sekretaris                            : Munjari

Anggota                              :

  1. Slamet
  2. Sya`roni

(1)   Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
(2)   Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan
Kerjasama Desa secara partisipatip;
(3)    Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada
masyarakat melalui BPD
(1)   BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang
dikerjasamakan;
(2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam kegiatan Kerjasama Desa;
(3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala
Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat